Neoliberalisme adalah

Oleh E. Wayne Ross & Rich Gibson

Walaupun sering dipakai bergantian dengan istilah globalisasi dan dipandang sebagai sebuah teori ekonomi, neoliberalisme adalah sebuah kompleks nilai-nilai, ideologi, dan praktek yang mempengaruhi aspek-aspek politik dan budaya masyarakat. Martinez dan Garcia (2000) mendefinisikan neoliberalisme sebagai:

Seperangkat kebijakan ekonomi yang menyebar luas selama sekitar 25 tahun terakhir. Meskipun kata ini jarang terdengar di Amerika Serikat, Anda bisa melihat dengan jelas efek neoliberalisme di sini ketika yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin ... Di seluruh dunia, neoliberalisme diberlakukan oleh lembaga-lembaga keuangan besar seperti Dana Moneter internasional (IMF), Bank Dunia dan International American Development Bank ... krisis kapitalis selama 25 tahun terakhir, dengan tingkat laba menyusut, mengilhami elite korporasi untuk menghidupkan kembali liberalisme ekonomi. Ini yang membuat liberalisme menjadi “neo” atau baru.

Dengan demikian neoliberalisme adalah istilah lain untuk liberalisme pasar dan kebijakan-kebijakan perdagangan bebas.

Liberalisme bisa merujuk pada serangkian ide (misalnya ide-ide politis, ekonomi, dan keagamaan). Di Amerika Serikat, liberalisme politik lazimnya ditampilkan sebagai ideologi progresif (sayap kiri) yang ditandai oleh kelapangan pikir atau toleransi terhadap beragamnya praktek-praktek sosial, kepedulian terhadap kebebasan sipil serta kesejahteraan sosial dan dipertentangkan dengan politik “konservatif” (sayap kanan). Penting untuk dipahami bahwa pandangan-pandangan politis kubu konservatif dan liberal (dalam politik arus utama Amerika Serikat) sama-sama mendukung (neo)liberalisme.

Neoliberalisme adalah paradigma ekonomi politik yang berlaku di dunia saat ini dan dideskripsikan sebagai sebuah “monokultur” ideologis, artinya ketika kebijakan-kebijakan neoliberal dikritik respon yang lazim dikemukakan adalah “tidak ada alternatif” (there is no alternative atau TINA). Walaupun istilah neoliberalism umumnya tidak dipakai oleh publik di Amerika Serikat, ia merujuk pada sesuatu yang familier bagi semua orang—kebijakan dan proses “yang menjadikan segelintir kepentingan swasta diperbolehkan mengontrol sebanyak mungkin kehidupan sosial untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka” (McChesney, 1998, h. 7). Neoliberalisme dianut oleh semua pihak dalam berbagai spektrum politik, dari kanan sampai kiri, sehingga kepentingan para investor kaya-raya dan perusahaan-perusahaan besar menentukan kebijakan sosial dan ekonomi. Pasar bebas, badan usaha swasta, pilihan konsumen, prakarsa kewirausahaan, efek merusak regulasi pemerintah, dan sebagainya, adalah prinsip-prinsip neoliberalisme. Sesungguhnya, pelintiran media yang dikontrol korporasi membuat publik percaya bahwa konsekuensi-konsekuensi kebijakan ekonomi neoliberal, yang melayani kepentingan elite kaya raya, itu baik untuk semua orang.

Padahal, dalam kenyataannya kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal menciptakan ketimpangan sosial ekonomi mencolok antara individu dan bangsa-bangsa. Misalnya, kombinasi serupa utang pribadi yang semakin besar dan kesenjangan kemakmuran kian melebar yang mendahului Depresi Besar adalah yang mendasari perekonomian saat ini dan digerakkan oleh penurunan upah, suku bunga tabungan, dan jumlah pekerja yang dicakup skema pensiun swasta. Saat ini, 1% rumah tangga elite di Amerika Serikat memiliki 40% kekayaan nasional (Collins, 1999). Kesenjangan kemakmuran terutama mencolok di kalangan warga Afrika Amerika dan Latino. Walaupun “ekonomi kuat, jumlah orang Amerika yang tidak memiliki asuransi kesehatan bertambah dari tahun 1998 hingga 1999 sekitar 1 juta hingga mencapi 44,3 juta (Pear, 1999). Amerika Serikat tercatat memiliki angka kemiskinan anak tertinggi di kalangan negara-negara industri (Chomsky, 1999).

Pada tataran global, kebijakan ekonomi neoliberal mereproduksi ketimpangan di antara berbagai negara. Kebijakan tersebut, diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan lembaga-lembaga keuangan internasional, menghancurkan perekonomian negara-negara seperti Brazil dan Meksiko, sedangkan elite lokal dan korporasi transnasional meraup untung besar (Petras & Veltmeyer, 1999).

Neoliberalisme juga berfungsi sebagai sebuah sistem politik di mana terdapat demokrasi formal tetapi warga negara tetap menjadi penonton, dijauhkan dari setiap partisipasi berarti dalam pembuatan keputusan. McChesney (1998) mendeskripsikan secara ringkas apa demokrasi liberal itu: “perdebatan remeh tentang masalah-masalah sepele oleh pihak-pihak yang pada dasarnya menempuh kebijakan-kebijakan pro-bisnis yang sama apa pun perbedaan formal dan debat kampanye mereka. Demokrasi diperbolehkan sejauh kontrol atas bisnis tidak terjangkau oleh musyawarah masyarakat atau perubahan, tegasnya sejauh itu bukan demokrasi” (h. 9). Warga negara yang mengalami depolitisasi dan apatis, seperti di Amerika Serikat hari ini, adalah hasil buah utama neoliberalisme; warga negara yang bisa dikata didorong oleh “reformasi” pendidikan baru.

Penafian: sama dengan disclaimer dalam paragraf terakhir Pertarungan Ideologi (III).

 

Membaca

Diterjemahkan dari  http://www.teachersolidarity.com/sites/teachersolidarity/files/research/00-intro-ross-gibson.pdf hlm. 1 – 3